Dalam rangka mentradisikan keilmuan  Universitas Gunung Rinjani menyelenggarakan kuliah umum dan dialog kebangsaan dengan tema mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dalam acara tersebut dihadiri oleh Rektor universitas gunung rinjani dan DPR RI Bapak Dr. H. Kurtubi SE, M. Sp, M. Sc. Dan semua civitas Akademika Universitas Gunung Rinjani, acara tersebut dilaksanakan di Ballroom lantai II Universitas Gunung Rinjani

Dalam sambutannya rektor Universitas Gunung Rinjani, Dr. H.M. Ali Bin Dachlan, menyatakan bahwa, salah satu tanda kemajuan sebuah perguruan tinggi atau universitas dikatakan maju adalah seringnya mengundang para ahli atau tokoh-tokoh untuk memberikan kuliah umum di kampusnya. Lebih jauh disampaikan, bahwa mahasiswa pada zaman sekarang ini terbilang cukup beruntung. Berbeda jauh dengan orang-orang di masa lampau dengan akses yang harus menempuh jarak yang jauh untuk mencari guru. Sedangkan sekarang, orang-orang ataupun mahasiswa justru didatangi para ahli yang akan memberikan ilmu pengetahuannya.

Sebelum itu Moderator sekaligus Direktur LPPM, mematik, narasumber, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kuartal kedua 2019 berada dalam angka 5.05, sementara pada kuartal kedua tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai  5, 27, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi kita semakin melemah pada kuartal kedua.

Hal tersebut diakui oleh  Dr. Kurtubi, bahwa memang betul kondisi perekonomian Indonesia masih lemah dengan angka pertumbuhan yang masih rendah, yakni pada angka 5%. Berbeda dengan negara-negara maju, seperti Jepang atau China yang mengharuskan capaian angka pertumbuhan ekonominya dalam periode tertentu pada angka 8% atau bahkan bisa pada angka minimal 10% dengan pertumbuhan pada periode-periode lainnya dalam prosentase sedang yang berkisar pada angka 7%.

Mendapati kondisi pertumbuhan ekonomi yang demikian itu, menjadi suatu keharusan bagi negara ataupun daerah untuk sebisa mungkin melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi agar kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan.

Untuk melakukan percepatan pertumbuhan perekonomian tersebut. Dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dengan berbagai keahlian. Karena itu, mau tidak mau, SDM harus segera ditingkatkan kemampuannya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Termasuk juga, dari beberapa negara tetangga yang sedikit lebih makmur dari Indonesia yang ditandai dengan tingginya pendapatan perkapitanya.

Untuk meningkatkan kualitas SDM ini, tentunya dengan memajukan sektor pendidikan. Di mana, orang tua harus semangat menyekolahkan anaknya. Demikian juga anak yang sedang menuntut ilmu, harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk menguasai bidang ilmu yang dipelajarinya.

Selain meningkatkan kualitas SDM, upaya lain yang harus ditempuh adalah dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Seperti halnya di Lombok yang memiliki banyak sekali sumber daya alam yang layak dikembangkan. Seperti pertambangan, pertanian dan juga perikanan.

Untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki ini, pemerintah harus membangun industri dengan mendirikan banyak pabrik. Selain untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki, industrialisasi ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan menyerap banyak tenaga kerja.

Selama ini di NTB, kegiatan pertambangan khusus sumber daya alam yang ada di perut bumi memang sudah ada. Namun belum optimal. Sebab, hasil tambang tersebut langsung diekspor tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

Demikian juga dengan pemanfaatan sumber daya lainnya, seperti hasil perkebunan, pertanian maupun hasil laut, pabrik-pabrik pengolahan hasil petani dan nelayan di NTB masih sangat jarang. Karenanya, semua hasil panen masyarakat tersebut dijual langsung yang kemudian diolah di daerah lain, lalu dijual kembali hasil olahannya ke NTB dengan harga yang tinggi.

Kalau NTB mau cepat maju dan keluar dari zona provinsi miskin di Indonesia, Kurtubi mendorong pemerintah agar membangun industri di daerah ini dengan mendatangkan investor dari luar, baik swasta asing ataupun nasional serta turun tangan pemerintah pusat melalui dana yang bersumber dari APBN.